Ngawi, Kombes Pagi – Desa menjadi tulang punggung ekonomi bangsa ketika krisis akibat pandemi covid-19 belum juga berakhir. Infrastruktur desa harus terus ditingkatkan diantaranya melalui dana desa sebagai stimulus padat karya tunai yang diarahkan untuk menjaga produktivitas.
Negeri nuswantara yang kini bernama Indonesia unggul karena jauh sebelum adanya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah ada pemerintah desa dipimpin oleh seorang Demang, punya warisan tanah yang subur dan iklim yang baik. Saat ini lebih dari 75 persen penduduk berada di perdesaan, karena itu masa depan tidak lagi terletak di kota bahkan kota ke depan hanya menjadi penyedia jasa. Untuk kedepan pusat aktivitas produksi harus berada di desa-desa.
Yang perlu disiapkan adalah mendorong inovasi dan digitalisasi masuk desa. Di situ perlu ada kolaborasi semua stakeholders, terutama pemerintah dan swasta sebagai pilar perkonomian saat ini. Bahwa perangkat desa harus layak menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan punya daya saing tinggi. Karena itu ia mengajak semua pihak memajukan warga desa, terutama memberi pelatihan, baik dengan pendidikan formal atau informal.
Pendidikan di berbagai jenjang sangat penting agar warga desa siap menjadi SDM unggul hingga masa mendatang, dan Dana Desa masih memegang peranan penting di sini. Sebab Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pendidikan serta investasi demi kemajuan desa.
Dana Desa harus bisa dipakai untuk mengembangkan pembiayaan pendidikan warga desa, semacam study banding. Bila perlu untuk membantu warga desa yang berprestasi dalam jenjang pendidikan sekolah hingga perguruan tinggi dan pendidikan vokasional atau keterampilan.
Penulis sengaja merangsang pemberdayaan potensi desa menjadi isu sentral di tengah pandemi, dimana banyaknya sendi-sendi ekonomi kota yang terdampak pandemi Covid-19 kembali ke desa. Meski begitu, pembangunan antara perkotaan dan perdesaan harus simultan untuk menggerakkan ekonomi. Hingga desa menjadi bagian yang harus menjadi perhatian dalam melaksanakan pembangunan sehingga diperlukan sebuah regulasi untuk memfasilitasi masyarakat untuk berproduksi. (JK)
