Probolinggo, Kombes Pagi – Penolakan PPID sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memberikan permohonan informasi pada LSM LIRA setempat, terkesan mencurigakan. Bahkan disinyalir ada ketimpangan hukum.
“Kami sudah kirimkan surat keberatan atas penolakan pihak terkait untuk memberikan permohonan informasi,” jelas Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Syamsuddin, Senin (23/11).
Menurutnya, sikap para wakil rakyat yang tidak terbuka itu sangat mencurigakan. Padahal sudah jelas, pihaknya yang mengemban amanah sebagai agent of social control, semata-mata ingin melakukan pemantauan dan pengawasan.
Ia menegaskan, sesuai UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, itu merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
“Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan termasuk Sekretariat DPRD,” ungkapnya.
Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola yang baik dan transparan, menurutnya, adalah melalui transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Terutama tentang penggunaan anggaran sebagai pertanggung-jawaban kepada masyarakat.
Namun, lanjut Syamsuddin, sangat disayangkan. UU KIP yang dirancang oleh para legislator itu, justru dingkari sendiri. Layaknya orang yang menjilat ludah sendiri. Bagaimana mungkin, masyarakat bisa patuh. Sementara yang merancang justru ingkar.
“Jika permohonan keberatan ini belum juga direspon. Terpaksa kami akan mengajukan sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Jatim nanti,” tandas Syamsuddin.
Sementara itu, Sekda LSM LIRA, Deni menambahkan, alasan PPID Sekretariat DPRD setempat tidak memberikan permohonannya, lantaran tidak berdasarkan hukum.
“Alasan mereka (PPID, red) karena permohonan terlalu banyak dan tidak jelas. Serta tidak paham maksud dan tujuan permohonan informasi. Padahal di surat permohonan itu sudah jelas sekali,” tegasnya. (Sodik)
Leave a Reply