Ngawi,
Kombes Pagi.com – DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama, yakni pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan pelaksanaan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung DPRD Ngawi, Kamis (12/11/2026).
Rapat paripurna tersebut diawali dengan penyampaian penjelasan Bupati Ngawi terhadap empat Ranperda yang diajukan pihak eksekutif. Agenda dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dan tanggapan masing-masing fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
Selain membahas Ranperda, rapat paripurna juga mengagendakan pengisian kursi Fraksi Partai Golkar yang sebelumnya kosong. Melalui mekanisme PAW, Novida Prasetyani resmi dilantik sebagai anggota DPRD Ngawi menggantikan Winarto yang diberhentikan karena tersangkut perkara hukum.
Pengucapan sumpah dan janji untuk sisa masa jabatan 2024–2029 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko. Novida merupakan wakil Fraksi Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Kecamatan Geneng, Gerih, dan Kendal.
Usai pengucapan sumpah dan janji, prosesi dilanjutkan dengan penyematan lencana DPRD sebagai tanda resmi dimulainya tugas Novida sebagai anggota legislatif. Dengan pelantikan tersebut, Novida secara resmi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Dalam tugas kedewanan, Novida akan ditempatkan di Komisi III dan Badan Kehormatan DPRD Ngawi. Penugasan tersebut sekaligus menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Winarto sebelum diberhentikan dari keanggotaan DPRD.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, berharap anggota dewan yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan anggota legislatif lainnya. “DPRD Ngawi berharap Novida segera bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja dan anggota dewan lainnya, serta memahami tugas serta fungsi kelembagaan agar mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan,” ungkapnya.
Pelantikan Novida dilaksanakan setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 30 Oktober 2026 tentang peresmian pengangkatannya sebagai anggota DPRD Ngawi. Dalam kesempatan yang sama, rapat paripurna juga membacakan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Winarto.
Pergantian antarwaktu tersebut dilakukan setelah Winarto tersangkut perkara hukum terkait tindak pidana gratifikasi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan pabrik mainan di wilayah Kecamatan Geneng. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga proses PAW dilaksanakan untuk mengisi kekosongan kursi Fraksi Partai Golkar di DPRD Ngawi. (JK)
