Ngawi,

Kombes Pagi.com – Polemik pengisian perangkat Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, tahun 2026 terus bergulir. Sejumlah warga dan peserta seleksi meminta agar pelantikan hasil ujian perangkat desa ditunda menyusul munculnya dugaan kecurangan dan permainan dalam proses seleksi tiga formasi jabatan, yakni Kepala Dusun (Kasun), Kaur Umum, dan Kaur Pemerintahan. Tuntutan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat pada Senin (9/11/2026).

Salah satu perwakilan warga berinisial NH berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut. Ia meminta seluruh dugaan maupun mekanisme pelaksanaan seleksi diperiksa secara terbuka dan transparan. Bahkan, NH menegaskan perlunya ujian ulang agar proses pengisian perangkat desa benar-benar berjalan jujur, adil, dan tidak menyisakan kecurigaan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati adanya berita acara keputusan bersama antara Pemerintah Desa Majasem dan perwakilan masyarakat terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2026. Aspirasi masyarakat, termasuk permintaan penundaan pelantikan dan pelaksanaan ujian ulang, diterima untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi. Pihak kecamatan disebut memberikan waktu sekitar satu minggu untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.

Sementara itu, pihak kecamatan menegaskan bahwa camat tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan sendiri atas persoalan tersebut. Seluruh tuntutan dan permasalahan akan dimintakan pertimbangan kepada pimpinan DPMD Kabupaten Ngawi. Pihak kecamatan juga menginginkan adanya keterbukaan agar tidak berkembang berbagai dugaan yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimcam, di antaranya camat, kapolsek, dan danramil.

Namun, NH mengaku tidak mencermati secara detail seluruh poin yang dibacakan dalam berita acara sebelum dirinya ikut menandatangani dokumen tersebut. Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa hasil ujian sebelumnya tetap berpotensi dilantik. Meski demikian, menurut informasi yang diterimanya, pihak kecamatan masih menunggu perkembangan dan tindak lanjut atas tuntutan masyarakat yang telah disampaikan kepada DPMD.

Sorotan warga mengarah pada dugaan adanya sejumlah kecurangan berkaitan dengan proses pengisian perangkat desa. Dugaan tersebut semakin memunculkan pertanyaan karena mekanisme seleksi dinilai kurang transparan. Selain adanya perubahan mekanisme koreksi hasil ujian, yang semula disebut akan dilakukan antarpeserta kemudian dilakukan oleh panitia dalam suasana tertutup, akses media untuk meliput jalannya ujian juga disebut dibatasi. Bahkan, awak media dikabarkan tidak diperbolehkan mengambil foto di lokasi ujian dengan alasan tertentu, termasuk persoalan teknis penerangan.

Warga berharap pemerintah Kabupaten Ngawi, DPMD, serta aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan atas persoalan tersebut. Transparansi pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jika memang ditemukan pelanggaran, warga berharap ada tindakan tegas dan solusi yang adil, termasuk mempertimbangkan ujian ulang sebelum pelantikan dilaksanakan. Sebab, pengisian perangkat desa seharusnya menjadi proses yang bersih dan profesional, bukan justru menyisakan polemik serta kecurigaan di tengah masyarakat. (JK)