Probolinggo, Kombes Pagi – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Kamis (22/10/2020) siang.
Kedatangannya ke ruang Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut untuk meminta data salinan penggunaan anggaran 2018 dan 2019 periode 2014-2019. Dalam hal ini anggota LSM Lira meminta salinan 4 program DPRD.
Pertama ; Salinan Surat Pertanggungjawaban atau istilah lain Program/kegiatan pembangunan daerah Pemilihan dan/atau Dana Aspirasi seluruh anggota DPRD Kab. Probolinggo periode 2014 – 2019 Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
Kedua ; Salinan Surat Pertanggungjawaban atau istilah lain Program / kegiatan Reses seluruh anggota DPRD Kab. Probolinggo periode Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
Ketiga ; Salinan Surat Pertanggungjawaban atau istilah lain Program / kegiatan kunjungan kerja Anggota DPRD Kab. Probolinggo Probolinggo periode 2014 – 2019 Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
Keempat ; Salinan Surat Pertanggungjawaban atau istilah lain Program / kegiatan Perjalanan Dinas seluruh Anggota DPRD Kab. Probolinggo Probolinggo periode 2014 – 2019 Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
Bupati LIRA Probolinggo, Samsuddin mengatakan, hal itu sudah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
“Pemerintah harus Transparansi, baik dalam masalah penggunaan anggaran atau informasi publik. Hal itu menjadi salah satu hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan termasuk Sekretarian DPRD Kab,” kata Samsuddin.
Oleh karena itu, lanjut pria asal Kecamatan Tiris ini, salah satu syarat untuk mencapai tata kelola yang baik dan transparan adalah melalui transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terutama tentang penggunaan anggaran.
“Sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Agar masyarakat atau rakyat bisa mengetahui, oleh karena itu kami minta salinan penggunaan anggaran agar pemerintah juga bida transparansi, karena masalah ini sangatlah rawan,” tegas Samsuddin. (Sodik)
Leave a Reply