Ngawi,
Kombes Pagi.com_Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan dan niaga ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Ngawi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga pria berinisial TS, B, dan S, beserta satu unit kendaraan Isuzu Traga yang digunakan untuk mengangkut ratusan liter solar subsidi.
Pengungkapan kasus ini terjadi pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 03.00 WIB, di SPBU Watualang, Jalan Raya Ngawi–Solo, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi. Kasus bermula ketika Unit Operasional Pidsus Satreskrim Polres Ngawi melaksanakan patroli kring serse di kawasan Ring Road dan mencurigai kendaraan Isuzu Traga warna putih bernopol AB 8774 BK yang keluar dari Exit Tol dengan muatan tertutup terpal.
Saat hendak dihentikan di depan Pos Polisi Banyakan untuk pemeriksaan, kendaraan tersebut justru mengubah arah dan melaju ke barat menuju Solo. Petugas kemudian berkoordinasi dengan anggota Satlantas untuk melakukan pengejaran hingga kendaraan ditemukan masuk ke SPBU Watualang.
Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan solar subsidi yang dikemas menggunakan galon air mineral. Polisi mengamankan 63 galon berkapasitas masing-masing 15 liter atau sebanyak 945 liter, ditambah satu jeriken berisi 20 liter. Total BBM subsidi yang diamankan mencapai 965 liter, berikut satu unit Isuzu Traga, STNK, pompa, dan tiga unit telepon genggam.
Salah satu terduga pelaku berinisial TS (23), warga Kabupaten Sidoarjo, mengaku solar tersebut diperoleh dari seseorang berinisial L, warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan harga Rp9.000 per liter. BBM tersebut rencananya dijual kembali di wilayah Ngawi seharga Rp13.000 per liter. Bahkan, solar tersebut disebut telah mendapatkan uang muka atau DP dari calon pembeli.
Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim melalui Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga distribusinya harus tepat sasaran. Masyarakat juga diimbau turut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan.
Atas dugaan perbuatannya, para terduga pelaku disangkakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. Sementara itu, Satreskrim Polres Ngawi masih melakukan penyidikan serta pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Polres Ngawi mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan maupun perdagangan ilegal BBM bersubsidi. Apabila mengetahui adanya dugaan penyimpangan distribusi BBM, masyarakat diminta segera melapor melalui Call Center Polri 110 demi menjaga penyaluran subsidi agar tepat sasaran dan tidak merugikan negara. (JK)
